Pemkot Banjarbaru Gelar Rakor dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting 2025

RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) menggelar Pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025, bertempat di Ballroom Hotel Roditha Banjarbaru, Rabu (19/11).

Kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam upaya percepatan penurunan stunting, serta sebagai bagian dari aksi konvergensi pencegahan stunting yang menjadi agenda prioritas nasional. Percepatan penurunan stunting membutuhkan kerja nyata dan kolaborasi lintas sektor, sehingga Pemerintah Kota Banjarbaru terus memperkuat aksi konvergensi melalui perencanaan yang tepat sasaran, pelaksanaan program terukur, serta evaluasi berkelanjutan.

Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, Kemas Akhmad Rudi Indrajaya, mewakili Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, saat membuka acara menyampaikan bahwa stunting merupakan persoalan serius yang tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga memengaruhi kemampuan kognitif, produktivitas dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

“Percepatan penurunan stunting telah ditetapkan sebagai prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029, dengan target penurunan menjadi 14,2% pada tahun 2029,” ujarnya.

Kemas menambahkan, pencapaian target tersebut membutuhkan kerja sama yang kuat, terarah dan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, maupun akademisi.

“Untuk mendukung target tersebut, Kota Banjarbaru terus memperkuat berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis 3B, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), serta sejumlah intervensi spesifik dan sensitif lainnya,” jelasnya.

Rapat koordinasi ini juga menjadi ajang evaluasi capaian program tahun sebelumnya sekaligus merumuskan langkah strategis untuk tahun 2025 agar target penurunan stunting dapat tercapai secara optimal. Melalui aksi konvergensi, diharapkan semua program intervensi, baik spesifik maupun sensitif, dapat berjalan terpadu dan tepat manfaat bagi masyarakat. (ms)