RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Mendengar bukanlah hal mudah. Dibutuhkan kemauan, kerendahan hati dan keterampilan untuk benar-benar memahami apa yang disampaikan orang lain. Apalagi bila “telinga sudah tebal”, alias sulit menerima kritik. Hal itu diungkapkan Dr. Ratna Sari Dewi, wartawan senior, dalam Focus Group Discussion (FGD) “PDI Perjuangan Mendengar Rakyat” yang digelar pada Kamis, (13/11), di Tree Park Hotel Banjarmasin.
Diskusi tersebut menghadirkan puluhan tokoh dari berbagai latar belakang, mulai dari tokoh agama, budaya, media, aktivis lingkungan, pegiat perempuan, hingga asosiasi pengusaha.
“Kegiatan ini memang kami tujukan untuk membangun tradisi mendengar para pihak yang kritis. Dengan begitu, partai politik dapat memperbaiki diri, berkaca, dan menjadikan kritik sebagai bahan penyusunan program,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin.
Pemimpin Redaksi Kalimantan Post, Sunarti, menyambut baik forum terbuka ini. Ia menilai kegiatan semacam ini sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik.
“Baru kali ini ada forum yang secara khusus mendengarkan kritik. Kami berharap ini bisa menjadi tradisi. Kritik-kritik ini harus diperjuangkan di lembaga legislatif, atau diolah menjadi regulasi, kebijakan, maupun program partai. Selama ini, kepercayaan publik terhadap partai politik sangat rendah karena perilaku pengurus dan kader yang tidak simpatik, tidak konsisten dan takut bersuara. Padahal PDI Perjuangan membawa suara wong cilik, suara masyarakat,” tegasnya.
Akademisi sekaligus pakar kehutanan, Dr. Mahrus, juga menyoroti perilaku sebagian anggota legislatif yang dinilai menjauh setelah terpilih.
“Banyak yang seharusnya dekat dengan warga, tetapi setelah duduk di kursi legislatif justru ‘baliung’, menjadi Mr. Liung—menghindar ketika didatangi masyarakat. Kami berharap PDI Perjuangan bisa menjadi pelopor forum mendengar kritik seperti ini sebagai langkah serius memperbaiki kinerja partai politik,” ujarnya.
Dalam forum tersebut muncul berbagai isu strategis yang dianggap penting dan mendesak, antara lain rendahnya indeks toleransi, persoalan banjir dan lingkungan yang kian kritis, tata kelola pemerintahan terkait simpanan dana APBD sebesar Rp5,1 triliun, serta perlunya perlindungan bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Tidak ketinggalan, isu kepemiluan dan demokrasi yang dianggap kian terfragmentasi akibat rendahnya integritas penyelenggara, aparat dan partai politik.
Akademisi FISIP ULM, Dr. Varinia Pura Damaiyanti, menegaskan bahwa partai politik harus hadir sebagai solusi, bukan sumber masalah.
“Kami berharap PDI Perjuangan mampu merancang program yang benar-benar menjawab kebutuhan warga. Jika terkait kepentingan publik mulai dari banjir, ekonomi, hingga kebijakan pemerintahan yang tidak transparan maka partai harus berani bersuara,” tegasnya. (nm)
Leave a comment