Desa Baruh Panyambaran Dinilai Jadi Desa Antikorupsi, Pemkab Balangan Dapat Dukungan Penuh Pemprov Kalsel

RETORIKABANUA.ID, Balangan — Tim Replikasi Desa Antikorupsi Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penilaian lapangan di Desa Baruh Panyambaran, Kecamatan Halong, pada Senin (20/10). Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam mendorong tata kelola desa yang transparan, berintegritas dan bebas korupsi.

Program ini menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu desa percontohan antikorupsi, sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi berbasis komunitas dan pemerintahan tingkat desa.

Sekretaris Tim Replikasi Desa Antikorupsi Provinsi Kalsel, Wahyu W. N., menyampaikan apresiasinya terhadap semangat dan kesiapan Pemerintah Desa Baruh Panyambaran.

“Dari hasil pengamatan kami di lapangan, desa ini menunjukkan komitmen kuat untuk menjadi percontohan. Baruh Panyambaran punya potensi besar sebagai desa antikorupsi di Kalsel,” ujar Wahyu.

Dari total 10 desa yang diusulkan oleh kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, hanya beberapa desa yang akan ditetapkan secara resmi sebagai desa antikorupsi setelah melewati proses seleksi ketat.

“Kami berharap hasil penilaian hari ini membawa Desa Baruh Panyambaran lolos sebagai wakil Kalimantan Selatan dalam program nasional ini,” tambahnya.

Kepala Desa Baruh Panyambaran, Handiansyah, menyambut baik kedatangan tim penilai dan berharap program ini membawa dampak positif bagi desanya.

“Kami bersyukur bisa sampai ke tahap ini. Semoga hasilnya membawa manfaat besar bagi tata kelola pemerintahan desa kami dan meningkatkan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Penilaian dilakukan melalui presentasi indikator, klarifikasi langsung dan pengecekan data oleh tim. Proses ini menjadi momen penting bagi Desa Baruh Panyambaran dalam memperkuat akuntabilitas publik serta menumbuhkan budaya pemerintahan yang bersih dan melayani.

Program Desa Antikorupsi ini juga merupakan bagian dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, yang menekankan pentingnya reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan korupsi di semua lini pemerintahan. (ms)