Anggaran Ditekan, Layanan Kesehatan Jangan Jadi Korban

RETORIKABANUA.ID, Balangan – Anggota DPRD Kabupaten Balangan, Saiful Arif, mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar penerapan efisiensi anggaran tidak dilakukan secara sembarangan, apalagi sampai mengorbankan sektor pelayanan kesehatan yang langsung menyentuh masyarakat.

Menurutnya, belanja daerah memang perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan saat ini, namun pelayanan publik, khususnya kesehatan, tetap harus menjadi prioritas.

“Kalaupun aturan efisiensi terbaru diberlakukan, kami harap dinas tidak memangkas anggaran yang berdampak langsung pada masyarakat. Kualitas layanan kesehatan di Balangan harus tetap dijaga,” ujar Saiful saat ditemui di Balangan, Kamis (11/9).

Saiful merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025, yang mengatur langkah-langkah efisiensi anggaran di seluruh daerah. Namun, ia menilai pelaksanaannya di lapangan, termasuk di Balangan, masih belum optimal.

“PMK 56 ini sebenarnya sudah jelas mengatur efisiensi, tapi banyak SKPD di daerah, termasuk Dinas Kesehatan, masih menunggu petunjuk teknis atau surat edaran resmi sebagai dasar pelaksanaannya,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam merespons kebijakan pusat. DPRD Balangan, kata dia, akan menjalankan fungsi pengawasan dengan ketat agar kebijakan efisiensi tidak hanya sebatas di atas kertas.

“Kami di DPRD tidak hanya mengesahkan anggaran, tapi juga mengawasi pelaksanaannya. Kami ingin memastikan bahwa efisiensi ini tidak dilakukan asal-asalan, dan tetap berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Saiful menyampaikan bahwa dalam situasi fiskal yang menantang, pemerintah daerah harus mampu memilah mana belanja yang benar-benar penting. Sektor seperti kesehatan, pendidikan dan layanan sosial dasar menurutnya tidak boleh terkena dampak pemangkasan.

“Efisiensi itu boleh, bahkan perlu. Tapi jangan sampai pelayanan dasar justru jadi korban. Justru di tengah kondisi fiskal yang sulit, kita harus lebih selektif agar anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (asr)