RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna pada Rabu (19/2) di Ruang Rapat Paripurna. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, membahas empat agenda utama, termasuk penyampaian pendapat akhir Gubernur Kalsel terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan penjelasan gubernur mengenai tiga Raperda lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kalsel, Muhidin, yang diwakili oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah (Plh. Sekda) Kalsel, Syarifuddin, menyampaikan pendapat akhir terhadap dua Raperda yang diajukan, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah serta Raperda tentang Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi.
Syarifuddin menjelaskan bahwa kedua regulasi ini sangat penting untuk mendukung kemajuan Kalsel, terutama dalam meningkatkan kualitas penelitian dan memperkuat budaya literasi masyarakat.
“Kami berharap Raperda tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah ini dapat menjadi payung hukum yang kuat, sehingga riset dan inovasi yang dilakukan di daerah ini semakin terencana, terintegrasi, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan serta daya saing daerah,” kata Syarifuddin.
Terkait Raperda tentang Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi, ia menekankan bahwa regulasi ini memiliki peran besar dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat.
“Literasi adalah kunci kemajuan. Dengan adanya regulasi ini, kita ingin memastikan perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi juga pusat pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” tambahnya.
Selain menyampaikan pendapat akhir terhadap dua Raperda tersebut, Gubernur Kalsel juga memberikan penjelasan tentang tiga Raperda lainnya yang tengah dibahas, yaitu Raperda tentang Pembiayaan Tahun Jamak, Grand Design Pembangunan Kependudukan dan Penyelenggaraan Penanaman Modal.
Dalam penjelasannya terkait Pembiayaan Tahun Jamak, Gubernur Muhidin menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan memerlukan perencanaan pembiayaan yang berkelanjutan.
“Infrastruktur yang merata sangat dibutuhkan untuk meningkatkan konektivitas di seluruh wilayah. Oleh karena itu, kita memerlukan skema pembiayaan yang berkelanjutan agar pembangunan tidak terhambat oleh keterbatasan anggaran tahunan,” ujarnya.
Mengenai Grand Design Pembangunan Kependudukan, Gubernur mengingatkan pentingnya pengelolaan jumlah dan kualitas penduduk.
“Pembangunan berkelanjutan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola kependudukan dengan baik. Regulasi ini akan memastikan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas SDM, dan distribusi yang merata di Kalimantan Selatan,” jelasnya.
Terakhir, terkait Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal, Gubernur Muhidin menekankan bahwa revisi regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi investor.
“Kepastian hukum adalah faktor utama yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modalnya. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan adaptif, kita berharap investasi di Kalimantan Selatan semakin meningkat, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Rapat paripurna ini menjadi forum strategis bagi DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun kebijakan yang mendukung pembangunan daerah. Dengan adanya pembahasan berbagai regulasi ini, diharapkan Kalimantan Selatan dapat terus berkembang menuju daerah yang lebih maju, sejahtera dan berdaya saing. (ms)
Leave a comment