RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyepakati usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah yang merupakan inisiatif dari Komisi I, menjadi raperda inisiatif DPRD Provinsi Kalsel.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna yang dilaksanakan pada Rabu (12/2), yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK Sebelumnya, perwakilan pengusul raperda dari Komisi I, Rahimullah, memberikan penjelasan terkait usulan raperda tersebut di hadapan para peserta rapat.
Rahimullah menjelaskan bahwa raperda ini sangat penting bagi pemerintahan di Banua.
“Raperda ini akan memberikan pedoman yang jelas dan standar bagi semua pihak, baik DPRD, pemerintah daerah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya agar dapat tercipta tertib administrasi yang terpadu dan terkoordinasi,” ujarnya saat membacakan laporan dari Komisi I.
Setelah itu, masing-masing fraksi di DPRD Kalsel memberikan pandangan umum mereka terhadap usulan raperda ini. Secara keseluruhan, fraksi-fraksi di DPRD Kalsel sepakat bahwa raperda ini sangat diperlukan untuk menciptakan keselarasan administrasi dalam pemerintahan daerah.
Tahapan selanjutnya, Panitia Khusus (Pansus) yang akan segera dibentuk diharapkan dapat mulai bekerja merumuskan draf raperda secara lebih rinci. Pansus juga diharapkan melakukan konsultasi publik dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa raperda ini sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. (ms)
Leave a comment