RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) baru saja meraih penghargaan bergengsi setelah mencatatkan nilai 94,58 poin dan masuk dalam zona hijau kategori tertinggi untuk kepatuhan dalam pelayanan publik. Penghargaan ini diberikan oleh Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel dan membuat Pemprov Kalsel untuk pertama kalinya masuk dalam 10 besar nasional sebagai provinsi dengan pelayanan publik terbaik sejak 2021.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Plt. Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, pada acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berlangsung di Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin, pada Rabu (11/12). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Ombudsman RI Provinsi Kalsel untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, kepolisian resor, serta kantor pelayanan di provinsi tersebut.
Dalam sambutannya, Muhidin, yang juga merupakan Gubernur terpilih dalam Pilkada 2024, menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kalsel. Dia mengajak masyarakat untuk lebih aktif melaporkan jika ada instansi yang belum memberikan pelayanan yang optimal.
“Jika ada pelayanan yang kurang baik atau tidak memadai, laporkan langsung kepada kami atau gunakan aplikasi pelaporan yang akan kami sediakan,” tegas Muhidin.
Muhidin juga mengungkapkan rencananya untuk mengembangkan aplikasi pelaporan yang akan tersedia di setiap SKPD di lingkup Pemprov Kalsel. Aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aduan terkait pelayanan publik yang kurang memadai.
“Nanti saya akan meminta setiap SKPD untuk menyediakan aplikasi pelaporan yang mencantumkan nomor telepon. Ini agar masyarakat bisa langsung menghubungi jika ada masalah dalam pelayanan,” tambahnya.
Muhidin juga menekankan pentingnya respons cepat dari setiap SKPD terhadap aduan masyarakat.
“Kami tidak ingin ada SKPD yang bersantai-santai. Semua pekerjaan harus selesai tepat waktu. Jangan ada lagi prosedur yang mempersulit masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel, Hadi Rahman, memberikan apresiasi atas pencapaian Pemprov Kalsel dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap komitmen pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kantor pertanahan, dan polres dalam memenuhi standar pelayanan publik.
“Ini adalah pencapaian yang harus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Penghargaan ini bukan hanya untuk merayakan, tapi juga untuk memberikan semangat kepada semua penyelenggara pelayanan agar lebih baik lagi,” ujarnya.
Hadi juga berharap agar pelayanan publik ke depan lebih mengutamakan kelompok-kelompok marjinal atau rentan, karena dalam evaluasi, hal ini masih perlu perbaikan.
“Kedepan, kami berharap pelayanan kepada kelompok rentan bisa lebih optimal. Selain itu, pengelolaan pengaduan juga perlu lebih diperhatikan,” tambah Hadi.
Menurut Hadi, salah satu hal penting yang harus menjadi perhatian adalah kompensasi yang diberikan kepada masyarakat jika terjadi pelanggaran dalam pelayanan publik. “Kompensasi tidak selalu berupa uang, bisa berbentuk lain tergantung inovasi dari masing-masing instansi,” jelasnya.
Dalam acara tersebut, Plt. Gubernur, Muhidin turut menyerahkan penghargaan kepada 10 besar Pemerintah Kabupaten/Kota dengan nilai tertinggi dalam kepatuhan pelayanan publik. Penghargaan serupa juga diberikan kepada 10 Polres dan 10 Kantor Pertanahan terbaik, yang piagamnya diserahkan langsung oleh Kepala Ombudsman, Hadi Rahman, didampingi oleh Muhidin.
Dengan penghargaan ini, Pemprov Kalsel semakin memperlihatkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan harapan agar Kalsel terus menjadi contoh provinsi yang melayani dengan sepenuh hati dan selalu berinovasi demi kepuasan publik. (ms)
Leave a comment