Balangan – DPRD Balangan minta kepada Dinas PUPR mem-blacklist kontraktor dan konsultan bermasalah, sebagai tindakan tegas dari pemerintah setempat.
“Saya minta Dinas PUPR jangan ragu-ragu untuk menindak tegas, para kontraktor dan konsultan yang bermasalah dalam pekerjaan proyek,” tegas Ketua Komisi III DPRD Balangan, Hafiz Anshari, di sela-sela melakukan pemanggilan Dinas PUPR Balangan, Jumat (31/3).
Terkait pemanggilan dengan rapat dengar pendapat bersama Dinas PUPR tersebut, tidak lain untuk menanyakan berapa banyak pembangunan di Kabupaten Balangan yang dinilai tidak benar dalam pekerjaan proyeknya.
Konstraktor dan konsultan seperti itu, menurutnya, jangan didiamkan atau tidak ada tindakan apapun. Karena proyek yang mereka laksanakan berasal dari uang rakyat.
“Oleh sebab itulah kami ingin penjelasan secara langsung. Harus ada efek jera bagi kontraktor dan konsultan yang dibilang nakal tersebut,” ucapnya.
Dijelaskannya, beberapa proyek pembangunan yang bermasalah, antara lain jalan di Batryus untuk pariwisata gagal, jembatan Sungai Awang batal dikerjakan karena pemborong tidak cukup modal. Jembatan di Kambiyain juga batal karena masalah hibah lahan.
“Selain itu proyek kebun raya yang gagal karena pemborongnya mundur, tidak sanggup mengerjakan. Aspal jalan raya di Kecamatan Awayan sudah banyak yang rusak, padahal belum sampai 3 bulan setelah pengerjaan. Sedangkan dana pemeliharaan cukup besar,” tuturnya.
Ia menyebut, banyak konsultan saat ini sepertinya tidak berkompeten dan tidak berkualitas. Baik dalam perencanaan maupun pengawasan. Padahal biayanya cukup besar digelontorkan Pemkab Balangan.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Balangan, Muhammad Ifdali meminta Dinas PUPR Kabupaten Balangan untuk memblokir atau mem-blacklist, kontraktor dan konsultan yang sudah mengakibatkan masalah.
“Silakan blokir supaya kedepannya tidak terulang lagi banyaknya proyek bermasalah,” ujarnya. (*)
Leave a comment