RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby meminta pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Sungai Ulin segera dievaluasi setelah muncul keluhan terkait dugaan tidak adanya petugas saat pasien dalam kondisi kritis datang untuk mendapatkan pertolongan.
Lisa mengatakan, dirinya langsung meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan Kepala Puskesmas Sungai Ulin setelah menerima laporan tersebut.
“Siang tadi baru mendengar laporan. Saat itu saya langsung menelepon Kepala Dinas Kesehatan Banjarbaru untuk minta keterangan, lalu menelepon lagi Kepala Puskesmas. Saya tanya, kenapa saat ada pasien datang mau berobat, tiba-tiba tidak ada orang?” ujar Lisa, Kamis (27/8).
Menurut Lisa, Kepala Puskesmas Sungai Ulin telah memberikan klarifikasi terkait kejadian tersebut. Berdasarkan penjelasan yang diterimanya, petugas disebut berada di lokasi dan sempat mendatangi pasien yang berada di dalam mobil.
Meski telah mendapat penjelasan awal, Lisa meminta persoalan tersebut tidak langsung dianggap selesai. Ia menginstruksikan Dinas Kesehatan melakukan evaluasi untuk memastikan standar pelayanan kegawatdaruratan di Puskesmas Sungai Ulin berjalan sebagaimana mestinya.
“InsyaAllah besok, Kepala Dinas Kesehatan bersama tim Kabid Pelayanan akan langsung turun ke Puskesmas Sungai Ulin untuk mengevaluasi kejadian ini,” tegasnya.
Lisa menegaskan akan mengambil tindakan apabila hasil evaluasi nantinya menemukan adanya kelalaian dalam pelayanan kepada pasien.
“Yang jelas, saya akan menindak tegas kepada Kepala Puskesmasnya. Kenapa anak buahnya tidak ada di tempat?” ucapnya.
Ia menekankan, fasilitas kesehatan milik pemerintah harus siap memberikan pelayanan ketika masyarakat membutuhkan, terlebih dalam kondisi darurat.
Menurut Lisa, pelayanan kesehatan juga tidak boleh membedakan pasien berdasarkan status kependudukan maupun asal daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Lisa menyusul informasi bahwa pasien yang datang ke Puskesmas Sungai Ulin diketahui memiliki KTP Kabupaten Banjar.
Lisa menegaskan, kondisi darurat tidak boleh dikaitkan dengan asal daerah pasien. Menurutnya, keselamatan pasien harus menjadi prioritas.
“Kalau ada orang sakit, saya tidak memandang lagi siapa itu, warga siapa. Saya melihat orang sakit, pokoknya dibantu saja. Tidak peduli warga mana, yang penting nyawa harus diselamatkan,” katanya.
Ia berharap evaluasi yang dilakukan Dinas Kesehatan dapat memberikan gambaran secara utuh mengenai kejadian tersebut sekaligus memastikan standar pelayanan UGD berjalan dengan baik.
Bagi Lisa, pelayanan kegawatdaruratan harus mengutamakan kecepatan dan kesiapsiagaan petugas agar masyarakat yang membutuhkan pertolongan dapat segera ditangani.
Hasil evaluasi Dinas Kesehatan nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya dan mencegah kejadian serupa kembali terjadi. (mc)
