RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang I Tahun 2026–2027, Selasa (3/11).
Rapat yang berlangsung di Ruang Graha Paripurna Gedung DPRD Kota Banjarbaru tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, yang mewakili Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby.
Dalam kesempatan itu, Sirajoni menyampaikan sambutan resmi sekaligus jawaban eksekutif terhadap berbagai pandangan dan masukan fraksi-fraksi DPRD mengenai tiga Raperda yang sedang dibahas.
Ketiga Raperda tersebut meliputi penyesuaian peraturan tentang izin usaha hiburan umum, rekreasi dan olahraga; perizinan berusaha di daerah; serta penataan kecamatan dan kelurahan.
Terkait Raperda usaha hiburan umum, Sirajoni menjelaskan bahwa perubahan regulasi tersebut bertujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
Pengaturan nantinya mencakup penataan lokasi usaha, ketentuan jarak dengan tempat ibadah dan sekolah, jam operasional, hingga kewajiban memenuhi norma sosial dan menghormati kearifan lokal.
Sementara itu, Raperda Perizinan Berusaha di Daerah disusun untuk menyesuaikan ketentuan perizinan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Melalui penyesuaian tersebut, Pemko Banjarbaru berharap proses perizinan dapat berjalan lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, masyarakat maupun pelaku usaha dapat memperoleh kepastian dalam mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Adapun terkait Raperda Penataan Kecamatan dan Kelurahan, Sirajoni menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Penataan wilayah dinilai semakin penting seiring perkembangan Kota Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan pengaturan wilayah yang lebih tepat, jangkauan pelayanan publik diharapkan semakin efektif dan mudah diakses masyarakat.
Pemko Banjarbaru menargetkan penataan kecamatan dan kelurahan tersebut dapat diimplementasikan pada 2028. Namun, pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kesiapan kelembagaan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta keterlibatan masyarakat.
Selanjutnya, pembahasan ketiga Raperda tersebut akan dilanjutkan bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Banjarbaru untuk mengkaji lebih dalam berbagai aspek teknis dan substansi regulasi.
Melalui pembahasan bersama legislatif tersebut, Pemko Banjarbaru berharap ketiga Raperda dapat menghasilkan regulasi yang tepat, sesuai kebutuhan daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan Kota Banjarbaru. (mc)
