RETORIKABANUA.ID, Rantau – Bupati Tapin. H. Yamani membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2027, Kamis (8/1). Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Tapin H. Juanda, Pj Sekda Tapin, Unda Absori, jajaran perangkat daerah, pemangku kepentingan, dan perwakilan masyarakat.
-
Menjadi tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, sesuai Pasal 80 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
-
Menghimpun aspirasi, saran, masukan, dan harapan seluruh pemangku kepentingan terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2027.
-
Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS dan APBD, sehingga sinkronisasi dengan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan sangat krusial.
Bupati H. Yamani memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah:
-
Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 74,98 (kategori tinggi).
-
Tingkat kemiskinan: 2,91 persen.
-
Pertumbuhan ekonomi hingga kuartal III 2025: 4,26 persen.
-
Gini rasio: 0,236, menunjukkan ketimpangan pendapatan menurun.
-
Tata kelola keuangan: mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
-
Akuntabilitas kinerja: predikat BB (sangat baik).
-
SPBE: indeks 3,95 (sangat baik).
-
SPIP: indeks 3,53 (terdefinisi baik).
-
Penghargaan inovasi dan sosial: predikat kabupaten sangat inovatif melalui Indeks Government Award, kinerja baik dalam penurunan stunting dan Mandaya Award bidang pemberdayaan sosial.
H. Yamani menekankan bahwa capaian tersebut adalah hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan. Ia mendorong peserta FKP untuk aktif memberikan saran dan masukan, dengan tetap menyesuaikan arah kebijakan nasional dan provinsi.
“Saya berharap forum ini dapat diikuti dengan baik, sehingga rumusan arah kebijakan dan skala prioritas pembangunan tahun 2027 benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapin,” tutup Bupati.
Forum ini menegaskan prinsip partisipatif, sinkron, dan akuntabel dalam penyusunan RKPD, sekaligus menjadi momentum penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. (ki)
