RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Penipuan daring menjadi jenis kejahatan siber dengan proporsi tertinggi di Kalimantan Selatan (Kalsel), yakni mencapai 59,77 persen, dengan total kerugian materiil sebesar Rp. 20,94 miliar. Data Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalsel untuk periode 2023–2025 tersebut menjadi perhatian dalam upaya Pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat keamanan informasi di lingkungan pemerintahan.
Sebagai langkah pencegahan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin menggelar Sosialisasi Keamanan Siber di Aula Gedung Sekretariat Bersama Khatib Dayan, Selasa (13/10). Kegiatan ini diikuti sekitar 94 peserta dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), rumah sakit, kecamatan dan kelurahan.
Sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan kewaspadaan aparatur terhadap berbagai ancaman digital, mulai dari penipuan daring dan pencurian data pribadi hingga pengambilalihan akun serta serangan terhadap sistem elektronik pemerintah.
Kepala Bidang Persandian, Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin, Satria Yudha Lesmana, mengatakan kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai keamanan informasi sekaligus membangun budaya keamanan siber di lingkungan Pemkot Banjarmasin.
Menurutnya, penguatan keamanan siber semakin penting seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur tidak hanya dituntut mampu menggunakan layanan digital, tetapi juga harus memahami cara melindungi akun, perangkat kerja dan informasi kedinasan dari penyalahgunaan.
Dalam sesi pemaparan materi, perwakilan Ditreskrimsus Polda Kalsel, Ipda Alif Akbar Arifin, menjelaskan berbagai modus kejahatan siber yang perlu diwaspadai masyarakat maupun aparatur pemerintah.
Modus tersebut antara lain penipuan jual beli dengan harga yang tidak wajar, tawaran pekerjaan dengan sistem misi berbayar, penyalahgunaan data pribadi, serta penipuan melalui hubungan yang dibangun lewat perkenalan daring.
Peserta juga diingatkan agar tidak sembarangan mengeklik tautan atau memasang berkas aplikasi Android (APK) yang dikirim melalui pesan instan dari sumber tidak tepercaya.
Berkas berbahaya dapat digunakan untuk mencuri informasi, mengambil alih akun, hingga membuka akses terhadap layanan perbankan digital korban.
Untuk menghindari risiko tersebut, aparatur diimbau menjaga kerahasiaan kata sandi dan kode verifikasi sekali pakai atau one-time password (OTP). Sebelum melakukan transaksi, pengguna juga perlu memastikan keaslian akun penjual maupun toko daring.
Jika menemukan indikasi penipuan, masyarakat disarankan menyimpan bukti percakapan dan transaksi untuk mendukung proses pelaporan kepada pihak berwenang.
Materi berikutnya disampaikan Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Indah Ratu Ramdhany. Ia membahas pengamanan data pemerintah, perlindungan perangkat kerja, serta langkah penanganan insiden siber.
Indah turut menyoroti ancaman seperti phishing atau upaya mencuri informasi melalui pesan maupun situs palsu, ransomware yang dapat mengunci data, pencurian informasi, serta rekayasa sosial yang memanfaatkan kepercayaan dan kelengahan korban.
Serangan tersebut dapat menyasar pegawai melalui surat elektronik maupun aplikasi percakapan. Karena itu, setiap aparatur perlu berhati-hati ketika menerima pesan yang meminta informasi sensitif, mengarahkan pengguna ke tautan tertentu, atau meminta pemasangan aplikasi.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, keamanan siber tidak hanya berkaitan dengan perlindungan perangkat dan jaringan. Keamanan informasi juga mencakup kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data yang digunakan untuk mendukung pekerjaan pemerintah serta pelayanan publik.
Gangguan pada sistem digital dapat menghambat pekerjaan aparatur, membatasi akses terhadap informasi, hingga mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pencegahan harus dilakukan melalui pengamanan teknis dan kedisiplinan setiap pengguna.
Sejumlah langkah yang dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari meliputi penggunaan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun, pengaktifan autentikasi multifaktor jika tersedia, serta pembaruan sistem dan aplikasi melalui sumber resmi.
Aparatur juga diingatkan untuk mengunci layar perangkat ketika ditinggalkan dan memastikan dokumen kedinasan hanya dibagikan kepada pihak yang berwenang.
Selain pencegahan, pelaporan secara cepat menjadi bagian penting dalam menangani insiden siber. Aktivitas akun yang tidak dikenal, dugaan infeksi perangkat oleh perangkat lunak berbahaya, kesalahan pengiriman dokumen sensitif, maupun gangguan layanan digital yang tidak biasa perlu segera dilaporkan kepada petugas atau tim teknis terkait.
Langkah tersebut diperlukan agar insiden dapat segera ditangani dan dampaknya tidak meluas.
Melalui sosialisasi ini, Pemkot Banjarmasin mendorong agar keamanan siber menjadi bagian dari budaya kerja seluruh aparatur, bukan hanya tanggung jawab petugas teknologi informasi.
Kewaspadaan terhadap pesan mencurigakan, perlindungan akses akun, dan kedisiplinan dalam mengelola data menjadi langkah penting untuk menjaga keamanan informasi sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintahan digital.
Keamanan siber dimulai dari kebiasaan setiap pengguna. Dengan memeriksa tautan sebelum mengekliknya, menjaga akses akun, dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan, aparatur dapat ikut melindungi sistem pemerintahan serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan aman. (mc)
