RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru memulai pembahasan awal rencana pemekaran kecamatan dan kelurahan melalui Rapat Koordinasi Expose Awal Kajian Akademik Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2025, yang digelar di Ruang Hortensia Roditha Hotel Banjarbaru, Senin (24/11).
Rakor ini menjadi langkah awal Pemkot Banjarbaru untuk meninjau kebutuhan penataan wilayah dan merumuskan arah kebijakan ke depan.
Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, menyampaikan bahwa seluruh kelurahan memungkinkan untuk dimekarkan, namun ada enam kelurahan yang masih memerlukan pendalaman analisis terkait luas wilayah, jumlah penduduk dan kesiapan infrastruktur.
“Dari hasil kajian tadi, memang seluruh kelurahan memungkinkan untuk dimekarkan. Tapi ada enam yang perlu kita pertimbangkan lagi, karena harus melihat aspek luas wilayah, jumlah penduduk dan infrastruktur yang ada,” ujarnya.
Sirajoni menegaskan, pemekaran wilayah harus mengikuti ketentuan bahwa satu kecamatan minimal terdiri dari lima kelurahan. Selain infrastruktur, aspek anggaran menjadi tantangan utama. Untuk itu, tim akademisi dari LPPM ULM diminta menyiapkan perhitungan detail kebutuhan biaya pemekaran, termasuk opsi penataan di tingkat RT.
Rencana pemekaran ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga layanan publik dapat diakses lebih cepat dan mudah. Langkah awal rakor ini diharapkan menjadi dasar penataan wilayah yang lebih efektif ke depan. (ms)
