RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin — Pemerintah Kota Banjarmasin mulai mengubah arah pengembangan digital pemerintahan. Jika sebelumnya pengembangan teknologi banyak dilakukan melalui pembuatan aplikasi baru, kini Pemko Banjarmasin lebih fokus mengintegrasikan lebih dari 100 sistem digital yang sudah tersedia.
Langkah ini dilakukan agar berbagai sistem tersebut dapat saling terhubung dan bekerja dalam satu ekosistem pemerintahan yang lebih efektif dan terpadu.
Arah kebijakan tersebut disampaikan Kepala (Diskominfotik) Kota Banjarmasin, Febpry Ghara Utama, saat memimpin apel pagi di Balai Kota Banjarmasin, Kamis (13/8).
Febpry mengatakan saat ini Diskominfotik memprioritaskan dua agenda untuk memperkuat fondasi digital pemerintahan. Pertama, melakukan asesmen jaringan internet di lingkungan perangkat daerah. Kedua, memetakan dan menata lebih dari 100 sistem digital yang telah dikembangkan Pemko Banjarmasin.
Menurut Febpry, asesmen jaringan dilakukan untuk memastikan koneksi internet di setiap perangkat daerah berjalan dengan baik dan tidak menghambat aktivitas pemerintahan.
“Saat ini kami sedang mengadakan asesmen terhadap jaringan-jaringan internet yang ada di lingkup SKPD. Harapannya, distribusi internet yang ada di SKPD tidak mengalami kendala,” ujar Febpry.
Dari hasil pemetaan awal, tidak semua persoalan disebabkan oleh koneksi internet. Pada beberapa perangkat daerah, kendala justru ditemukan pada perangkat pendukung yang digunakan.
“Beberapa hasil asesmen terkait jaringan internet sebenarnya tidak ada masalah. Kemungkinan ada problem pada perangkat-perangkat yang ada di setiap SKPD,” katanya.
Karena itu, pembenahan infrastruktur digital tidak hanya akan berfokus pada kualitas koneksi internet. Kesiapan perangkat pendukung juga menjadi perhatian agar dapat menunjang pekerjaan pemerintah yang semakin bergantung pada teknologi digital.
Selain jaringan, Diskominfotik juga melakukan pemetaan dan konsolidasi terhadap lebih dari 100 sistem dan aplikasi digital yang ada di lingkungan Pemko Banjarmasin.
Pemetaan tersebut dilakukan untuk melihat fungsi, penggunaan, serta kemungkinan integrasi antarsistem. Sistem yang memiliki fungsi atau karakteristik serupa akan dikelompokkan agar dapat terhubung dalam satu ekosistem digital.
“Kami sedang melakukan grouping beberapa aplikasi yang mempunyai topologi yang sama. Artinya, kami sedang fokus mengerjakan beberapa dashboard yang menjadikan aplikasi itu satu kesatuan,” ujar Febpry.
Menurutnya, integrasi diperlukan agar aplikasi pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan sistem yang terhubung, pengelolaan aplikasi dapat lebih sederhana, fungsi yang tumpang tindih bisa dikurangi, dan data dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.
Karena itu, pembuatan aplikasi baru untuk sementara bukan menjadi prioritas.
“Kami mohon maaf jika ada bapak ibu yang mengajukan pembuatan aplikasi baru sementara kami pending dulu. Saat ini kami fokus untuk mengerjakan beberapa dashboard yang menjadikan aplikasi itu satu kesatuan,” tuturnya.
Kebijakan tersebut menunjukkan perubahan pendekatan Pemko Banjarmasin dalam membangun pemerintahan digital.
Keberhasilan transformasi digital tidak lagi hanya diukur dari jumlah aplikasi yang dimiliki. Yang lebih penting adalah bagaimana aplikasi tersebut digunakan secara efektif, memiliki fungsi yang jelas, saling terhubung, dan memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
Integrasi sistem juga diharapkan membuat pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Pemko Banjarmasin menjadi lebih sederhana dan terarah.
Dengan sistem yang saling terhubung, pengelolaan berbagai aplikasi secara terpisah dapat dikurangi. Data dan informasi pemerintahan juga dapat dimanfaatkan secara lebih terstruktur untuk mendukung pengambilan keputusan dan pelayanan publik.
Salah satu fondasi yang telah dikembangkan Pemko Banjarmasin adalah Portal Satu Data Kota Banjarmasin, yang digunakan dalam pengelolaan dan publikasi data sektoral pemerintah daerah.
Dengan demikian, asesmen jaringan dan konsolidasi lebih dari 100 sistem digital menjadi bagian dari upaya yang saling berkaitan dalam memperkuat fondasi pemerintahan digital.
Ke depan, Pemko Banjarmasin ingin memastikan teknologi yang sudah tersedia tidak hanya bertambah jumlahnya, tetapi dapat bekerja secara terpadu, efisien dan memberikan manfaat nyata bagi pemerintah maupun masyarakat. (mc)
