BANJARBARU – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syaripuddin atau yang akrab disapa Bang Dhin, mengunjungi Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (22/6/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat koordinasi serta meningkatkan pemanfaatan data statistik sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran.
Kedatangan Bang Dhin disambut Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Mudzakkir, S.ST., M.E., bersama jajaran pejabat struktural BPS Kalsel.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah indikator strategis pembangunan daerah, mulai dari kondisi makroekonomi, inflasi, angka kemiskinan, hingga target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
Selain itu, turut dibahas pentingnya dukungan seluruh pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan agenda nasional, salah satunya Sensus Ekonomi.
Bang Dhin mengatakan, kunjungan tersebut memberikan banyak pengetahuan dan pemahaman baru mengenai pentingnya data statistik dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.
“Banyak pembelajaran yang saya dapatkan dari kunjungan ini. Kami membahas berbagai hal penting, mulai dari data makroekonomi, target Indeks Demokrasi Indonesia, angka kemiskinan, inflasi, hingga dukungan terhadap pelaksanaan program nasional seperti Sensus Ekonomi,” ujar Bang Dhin.
Menurutnya, data yang valid, akurat, dan mutakhir sangat diperlukan agar setiap kebijakan serta program pembangunan daerah benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
“Setiap kebijakan harus disusun berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, program pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui kunjungan tersebut, BPS Kalsel dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat membangun sinergi yang semakin erat dalam penyediaan serta pemanfaatan data statistik sektoral.
Kolaborasi antara lembaga legislatif dan BPS dinilai penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan yang transparan serta akuntabel bagi masyarakat Kalimantan Selatan.(red)
