RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK, bersama anggota DPRD Adrizal dan Habib Hasyim menerima audiensi jajaran Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Senin (16/11). Pertemuan tersebut membahas pengenalan organisasi, pemaparan program kerja, serta upaya memperkuat sinergi dalam mendorong pembangunan dan kemajuan desa di Kalimantan Selatan.
Dalam audiensi tersebut, jajaran APDESI memperkenalkan organisasi, mulai dari latar belakang pembentukan, tujuan, hingga sejumlah program kerja yang menjadi prioritas. Program-program tersebut diarahkan untuk memperjuangkan aspirasi pemerintah desa sekaligus meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
Pertemuan ini juga menjadi sarana komunikasi antara APDESI dan DPRD Kalsel untuk mempererat hubungan kelembagaan serta membuka peluang kerja sama dalam mendukung pembangunan desa.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, menyambut baik audiensi tersebut. Ia menilai desa memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah karena menjadi bagian pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sekaligus ujung tombak pelayanan publik.
Menurutnya, kemajuan Kalimantan Selatan tidak bisa dipisahkan dari kemajuan desa. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan komunikasi yang kuat antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan DPRD agar program pembangunan dapat berjalan selaras serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Melalui pertemuan tersebut, berbagai aspirasi, masukan, dan gagasan yang disampaikan APDESI diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat desa.
Supian HK juga berharap APDESI dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan penyaluran aspirasi pemerintah desa.
Ia menegaskan, keberadaan APDESI diharapkan tidak sekadar menjadi organisasi tempat berhimpun, tetapi juga mampu melahirkan gagasan dan program nyata yang berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat desa. (hm)
