RETORIKABANUA.ID, Kotabaru – DPRD Kabupaten Kotabaru bersama pemerintah daerah dan instansi terkait menyepakati pemberian toleransi bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen kapal hingga akhir Desember 2026.
Kesepakatan ini diharapkan dapat membantu nelayan mengatasi kendala administrasi perkapalan sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas melaut dan perekonomian masyarakat pesisir.
Kesepakatan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Suwanti, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kotabaru, Senin (9/11).
Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kotabaru, Zaenal Arifin, perwakilan KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin melalui Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK), Afzhal, Kasat Polairud Kotabaru, M. Rifani, sejumlah anggota DPRD, serta Kepala Desa Hilir Muara, Usman Pahero, yang mewakili masyarakat dan kelompok nelayan.
Dalam RDP tersebut, Usman Pahero menyampaikan keluhan nelayan terkait lambatnya penerbitan dokumen kapal yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.
Keterlambatan tersebut berdampak pada aktivitas melaut yang tertunda dan meningkatnya biaya operasional. Karena itu, nelayan berharap ada kepastian waktu penyelesaian dokumen serta koordinasi yang lebih baik antara pemilik kapal dan instansi terkait.
Menanggapi aspirasi tersebut, perwakilan KSOP Batulicin, Afzhal, menjelaskan bahwa kendala penerbitan dokumen kapal umumnya berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan proses pengukuran kapal.
Pihaknya berkomitmen meningkatkan pelayanan dan mempercepat proses penerbitan sertifikat kapal, sepanjang seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki pelayanan. Apabila terdapat kekurangan administrasi, kami berharap segera dilengkapi agar proses penerbitan sertifikat kapal dapat berjalan lebih cepat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kotabaru, Zaenal Arifin, menyampaikan bahwa pihaknya memberikan toleransi terkait rekomendasi bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen.
Toleransi tersebut diberikan hingga akhir Desember 2026. Meski demikian, nelayan tetap diminta melengkapi seluruh persyaratan dokumen agar kegiatan pelayaran dan penangkapan ikan ke depan dapat berjalan sesuai ketentuan.
“Kami memberikan toleransi hingga akhir Desember 2026. Namun, nelayan tetap harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan agar ke depannya aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan dapat berjalan sesuai ketentuan,” ungkap Zaenal.
Dukungan juga disampaikan Kasat Polairud Kotabaru, M. Rifani. Ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi untuk membantu menyelesaikan persoalan administrasi kapal nelayan, sekaligus memastikan aktivitas pelayaran berlangsung dengan memperhatikan aspek keselamatan dan ketentuan yang berlaku.
Dalam pembahasan tersebut, anggota DPRD Kotabaru turut menyoroti dampak keterlambatan dokumen terhadap kehidupan ekonomi masyarakat pesisir.
Pasalnya, persoalan tersebut tidak hanya merugikan pemilik kapal, tetapi juga anak buah kapal (ABK) dan keluarga nelayan yang menggantungkan penghasilan sehari-hari dari aktivitas melaut.
Menutup rapat, Ketua DPRD Kotabaru, Suwanti menyampaikan sejumlah langkah yang menjadi perhatian bersama. Di antaranya memperkuat komunikasi antara pemilik kapal dan KSOP, mempercepat proses penerbitan sertifikat kapal, serta mendorong nelayan segera melengkapi dokumen administrasi perikanan.
Selain itu, Dinas Perikanan Kotabaru akan membantu melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan guna mempercepat penyelesaian dokumen perikanan.
Melalui kesepakatan tersebut, DPRD dan pemerintah daerah berharap kendala administrasi kapal nelayan dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, nelayan memperoleh kepastian dokumen, keselamatan pelayaran tetap terjaga dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dapat terus berjalan. (mc)
