RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK, menekankan pentingnya kepastian hukum dalam proses Penggantian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD. Menurutnya, regulasi yang jelas diperlukan agar proses PAW berjalan sesuai ketentuan dan tidak menghambat pelaksanaan tugas serta fungsi legislatif.
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) perumusan kebijakan PAW anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalsel, Rabu (21/10).
Rakor dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Kalsel, Andi Tenri Sompa dan dilanjutkan dengan pengarahan umum dari Ketua, anggota, serta Sekretaris KPU Provinsi Kalsel. Pertemuan tersebut membahas perumusan kebijakan PAW sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang kerap muncul dalam pelaksanaannya di lapangan.
Supian HK menilai, proses PAW merupakan mekanisme yang perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan hak konstitusional partai politik, hak anggota dewan, serta kepentingan masyarakat yang diwakili.
“PAW ini adalah mekanisme yang sangat sensitif. Menyangkut hak konstitusional partai politik, hak anggota dewan, dan yang paling penting, hak masyarakat yang diwakili. Karena itu, aturannya harus jelas, tegas dan punya kepastian hukum,” ujar Supian HK.
Ia menjelaskan, perbedaan penafsiran aturan antara partai politik, KPU dan pemerintah daerah berpotensi membuat proses PAW berlangsung lama. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kursi DPRD kosong dalam waktu yang cukup panjang dan berdampak pada pelaksanaan tugas kelembagaan.
“Jangan sampai karena proses PAW yang bertele-tele, dapil kosong berbulan-bulan, aspirasi warga tidak ada yang mengawal, fungsi legislasi dan pengawasan terganggu. Rakor hari ini sangat penting untuk menyamakan persepsi,” tegasnya.
Karena itu, Supian HK mengapresiasi inisiatif KPU Provinsi Kalsel yang menggelar rakor untuk membahas persoalan PAW. Ia menilai, identifikasi masalah dan penyamaan persepsi sejak dini penting dilakukan agar potensi kendala dalam pelaksanaan PAW dapat diantisipasi.
“Saya apresiasi KPU Kalsel. Ini langkah preventif. Lebih baik kita rumuskan dan identifikasi masalahnya sekarang, sebelum terjadi. DPRD Provinsi Kalsel dan DPRD Kabupaten/Kota se-Kalsel siap mendukung kebijakan yang memberikan kepastian hukum dan menjaga marwah lembaga DPRD,” pungkasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri perwakilan KPU Provinsi Kalsel, Bawaslu Provinsi Kalsel, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, serta KPU kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Melalui rakor ini, perumusan kebijakan PAW diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang selaras antarlembaga, sehingga proses penggantian anggota DPRD berjalan sesuai aturan, memiliki kepastian hukum dan tetap menjaga keberlangsungan fungsi perwakilan rakyat. (hm)
