RETORIKABANUA.ID, Kotabaru – Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Rapat Koordinasi Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Kekeringan di Aula Bamega, Selasa (8/9).
Rapat koordinasi tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kotabaru, Eka Saprudin, yang hadir mewakili Bupati Kotabaru. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi karhutla dan kekeringan selama musim kemarau.
Dalam sambutannya, Eka Saprudin mengatakan, musim kemarau berpotensi memicu dua ancaman bencana sekaligus, yakni kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan yang dapat mengganggu ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Menurutnya, dampak kekeringan tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga, tetapi juga sektor pertanian. Sementara itu, karhutla berisiko merusak ekosistem, menurunkan kualitas udara, serta mengganggu kesehatan dan aktivitas perekonomian masyarakat.
“Kita ketahui bersama bahwa kita sudah memasuki musim kemarau tahun ini yang merupakan indikasi ancaman, baik itu bencana kebakaran hutan dan lahan, maupun bencana kekeringan. Dampaknya tidak hanya krisis air bersih bagi masyarakat dan sektor pertanian, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya karhutla yang dapat merusak ekosistem, meningkatkan polusi udara, serta berdampak pada sektor kesehatan dan perekonomian daerah,” ujarnya.
Eka juga menyoroti persoalan ketersediaan air baku yang selama ini menjadi tantangan bagi Kabupaten Kotabaru, khususnya di wilayah Pulau Laut. Pemerintah daerah, katanya, terus berupaya mencari dan mengembangkan sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ia menyebutkan, wilayah daratan Kalimantan di seberang Pulau Laut memiliki sungai-sungai besar yang berpotensi menjadi sumber air. Namun, kebutuhan air tetap perlu diantisipasi, terutama ketika musim kemarau berlangsung panjang.
“Secara peralatan karhutla dan mobil kita ada, tetapi sumber airnya tidak ada dan ini menjadi permasalahan,” tegasnya.
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pihak swasta, aparat, hingga masyarakat, untuk memperkuat koordinasi dan bersinergi dalam mencegah serta menangani karhutla dan kekeringan.
Eka berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat diterapkan di lapangan, sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih terarah dan kebutuhan masyarakat terdampak bisa diantisipasi.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kotabaru, Melinda Ratna Agustina, melaporkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Rapat koordinasi ini diikuti sekitar 80 peserta dari berbagai unsur terkait.
Melinda menjelaskan, Kabupaten Kotabaru saat ini telah berstatus siaga darurat. Menyikapi kondisi tersebut, BPBD meningkatkan kewaspadaan, mempersiapkan sumber daya penanggulangan bencana, serta menggencarkan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, Pemkab Kotabaru berharap seluruh pihak dapat meningkatkan kesiapan menghadapi potensi bencana selama musim kemarau, baik melalui upaya pencegahan karhutla maupun antisipasi dampak kekeringan terhadap kebutuhan air bersih masyarakat. (mc)
