RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru meminta seluruh perangkat daerah lebih adaptif menghadapi perubahan regulasi, keterbatasan anggaran, kebutuhan pelayanan masyarakat, hingga persoalan lingkungan.
Arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang digelar di Aula Gawi Sabarataan, Selasa (6/10).
Rakor dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni yang mewakili Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby. Dalam kesempatan itu, Sirajoni menyampaikan sejumlah arahan Wali Kota kepada seluruh pimpinan perangkat daerah.
Salah satu perhatian utama adalah kemampuan perangkat daerah mengikuti perubahan regulasi, baik yang diterbitkan pemerintah pusat maupun daerah.
Menurutnya, pemahaman terhadap aturan terbaru penting agar pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat tidak terkendala akibat adanya perubahan ketentuan.
“Kalau ada perubahan aturan, kita harus segera memahami dan mengetahuinya. Jangan sampai dalam mengaplikasikan kegiatan di wilayah, kita justru terbentur atau ketinggalan dengan aturan yang sudah berubah,” ujar Sirajoni.
Selain mengikuti regulasi terbaru, perangkat daerah juga diminta meninjau kembali peraturan daerah yang sudah tidak relevan. Peninjauan diperlukan agar kebijakan yang diterapkan tetap sesuai dengan perkembangan kondisi serta kebutuhan masyarakat.
Di tengah keterbatasan anggaran, perangkat daerah juga diminta lebih cermat menentukan prioritas program dan kegiatan.
Program yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi perhatian utama. Sementara kegiatan yang bersifat sekunder dapat ditinjau atau ditunda pelaksanaannya.
“Anggaran kegiatan kita terbatas. Jadi perlu dikoreksi benar-benar mana yang primer dan menjadi prioritas untuk pelayanan kepada masyarakat. Kalau yang sekunder, mungkin bisa ditunda terlebih dahulu,” kata Sirajoni.
Persoalan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam rakor tersebut, terutama persiapan menghadapi penilaian Adipura 2026.
Pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Aspek tata kelola, ketersediaan sarana dan prasarana, hingga penanganan sampah sejak dari sumbernya juga menjadi perhatian.
Di Banjarbaru, data persiapan Adipura menunjukkan sisa makanan masih menjadi komponen terbesar sampah. Karena itu, pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumber dinilai perlu terus diperkuat.
Selain persoalan lingkungan, rakor juga membahas kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN, pengawasan bangunan yang berpotensi melanggar tata ruang, serta upaya menekan angka pengangguran terbuka.
Persoalan pengangguran diminta menjadi perhatian bersama perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan juga menjadi tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya.
Perangkat daerah diminta mengutamakan langkah preventif, khususnya di kawasan yang memiliki potensi atau titik rawan bencana.
“Dalam hal bencana, kita jangan tiba masa tiba akal. Pencegahan harus dipikirkan sejak awal, bukan setelah terjadi,” tegas Sirajoni.
Rangkaian kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai PNS kepada dua lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. (mc)
