RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin meminta jajaran Pemerintah Provinsi Kalsel mempercepat persiapan sejumlah proyek strategis daerah, terutama pembangunan Jalan Lintas Tengah, pengembangan kawasan stadion dan rencana pembangunan rumah sakit.
Arahan tersebut disampaikan H. Muhidin saat memimpin rapat koordinasi bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin dan para Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemprov Kalsel di Ruang Abrani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Kamis (1/10).
Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pembangunan Jalan Lintas Tengah. Gubernur meminta koordinasi terkait lahan dipercepat, termasuk dengan PTPN dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
Menurut H. Muhidin, kepastian status dan nilai lahan diperlukan agar pemerintah dapat segera menyiapkan anggaran serta tahapan pembangunan.
“Kalau bisa dalam bulan ini sudah kita ajukan secara formal dan persuasif,” ujar H. Muhidin dalam rapat.
Ia juga meminta proses penilaian atau appraisal lahan dilakukan secara cermat dan transparan. Langkah tersebut dinilai penting agar nilai lahan yang ditetapkan tidak menimbulkan persoalan pada tahap selanjutnya.
Selain Jalan Lintas Tengah, Muhidin meminta proses pembebasan lahan untuk kawasan Stadion Internasional segera ditindaklanjuti.
Hasil appraisal lahan diminta segera dipastikan sebagai dasar perhitungan anggaran. Pemerintah juga diminta mulai menyiapkan kebutuhan lahan pendukung untuk pengembangan kawasan stadion, termasuk kemungkinan penyesuaian tata ruang pada 2027.
Menurut H. Muhidin, persiapan tidak boleh dilakukan menjelang pelaksanaan kegiatan. Koordinasi dengan Pemerintah Kota Banjarbaru dan kementerian terkait perlu dimulai sejak sekarang.
“Kalau kita tidak ada persiapan, nanti sulit. Tahun ini harus kita persiapkan,” katanya.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel, Yasin Toyib dalam rapat melaporkan perkembangan sejumlah proyek infrastruktur, termasuk Stadion Internasional, Lintas Tengah Pulau Kalimantan dan pembangunan jembatan di Pulau Laut, Kotabaru.
Untuk Stadion Internasional, lelang pekerjaan fisik dengan anggaran sekitar Rp. 150 miliar ditargetkan tayang Jumat atau Senin. Sementara pembebasan lahan ditargetkan rampung pada Desember 2026 dengan anggaran sekitar Rp. 65 miliar.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Kalsel juga meminta rencana pembangunan rumah sakit dipersiapkan secara menyeluruh.
Persiapan tidak hanya mencakup pembangunan gedung, tetapi juga kebutuhan fasilitas, sarana pendukung, hingga kesiapan pelayanan. Hal itu dinilai penting agar pembangunan yang dilakukan nantinya dapat langsung menunjang pelayanan kesehatan masyarakat.
Rapat koordinasi juga membahas kondisi transfer ke daerah yang belum seluruhnya terealisasi. Berdasarkan paparan jajaran terkait, terdapat Transfer ke Daerah (TKD) yang ditangguhkan sekitar Rp. 2,179 triliun serta Dana Bagi Hasil (DBH) kurang salur atau kurang bayar sekitar Rp. 1,073 triliun.
Angka tersebut masih perlu dipastikan melalui data administrasi dan realisasi resmi pada masing-masing komponen transfer.
Kepala Bappeda Kalsel Suprapti, Tri Astuti melaporkan, realisasi fisik dan keuangan hingga September 2026 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari 119 SKPD dengan total pagu sekitar Rp. 9,9 triliun, realisasi keuangan mencapai Rp. 6,1 triliun atau 61,95 persen. Sementara realisasi fisik mencapai 72,91 persen dan masih berpotensi meningkat setelah seluruh data September masuk.
Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Kalsel Fatkhan menyampaikan realisasi APBD hingga 30 September 2026 mencapai Rp. 6,21 triliun atau 62,25 persen dari total pagu belanja Rp. 9,97 triliun.
Pendapatan daerah telah mencapai Rp. 6,05 triliun atau 81,91 persen dari pagu Rp. 7,39 triliun. Adapun realisasi pembiayaan tercatat 111,06 persen.
Dari sisi pendapatan, Kepala Bapenda Provinsi Kalsel, Subhan Nor Yaumil melaporkan realisasi pendapatan daerah hingga September mencapai 82,28 persen dari target sekitar Rp. 7,3 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 87,73 persen atau sekitar Rp. 4,06 triliun, dengan realisasi pajak daerah sebesar 92,03 persen. Salah satu penyumbang utama berasal dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang telah mencapai 106,19 persen.
Sementara pendapatan transfer baru mencapai 69,50 persen dan retribusi daerah 65,95 persen sehingga masih perlu dioptimalkan hingga akhir tahun.
Asisten I Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra memaparkan perkembangan pembangunan Jalan Lintas Tengah, khususnya proses pembebasan lahan di Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar.
Penetapan lokasi ditargetkan pada 7 Desember 2026. Sementara pembayaran pembebasan lahan ditargetkan mulai Juni 2027.
Dalam proses tersebut, sejumlah persoalan masih perlu diantisipasi, antara lain potensi tumpang tindih lahan serta aset PTPN yang memerlukan proses persetujuan.
Selain membahas pembangunan dan keuangan daerah, rapat juga membahas pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk penerapan work from home (WFH) setiap Jumat.
Muhidin menyatakan kebijakan WFH akan dicabut dan ASN kembali bekerja dari kantor seperti biasa mulai Jumat mendatang.
Menurutnya, penerapan WFH belum memberikan efisiensi yang berarti karena sejumlah kebutuhan operasional, seperti transportasi dan listrik, tetap berjalan.
Meski demikian, ia membuka kemungkinan pengaturan jam masuk dalam kondisi tertentu, seperti saat terjadi kabut asap, dengan tetap mempertimbangkan keselamatan dan pelayanan publik.
Untuk hari kerja normal, Muhidin meminta kehadiran ASN diatur agar pelayanan masyarakat sudah tersedia sejak pukul 08.00 WITA.
“Yang penting saat ini jam 08.00 sudah ada yang masuk, supaya pelayanan publik tetap ada. Kalau masyarakat datang jam 08.15 atau 08.30, ada petugas yang bisa memberikan penjelasan dan melayani,” pungkasnya. (ap)
