RETORIKABANUA.ID, Kotabaru – DPRD Kabupaten Kotabaru menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kotabaru Masa Persidangan I Rapat ke-4 Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kotabaru, Senin (31/8).
Rapat dihadiri 24 dari 35 anggota DPRD Kotabaru. Dengan jumlah tersebut, rapat dinyatakan memenuhi kuorum dan dapat dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
Agenda utama rapat yakni penyampaian laporan akhir DPRD atas pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam laporan tersebut, DPRD memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Di antaranya terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, kesiapan pelaksanaan belanja modal, transparansi dan akuntabilitas anggaran, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta penguatan pengawasan pelaksanaan APBD.
DPRD juga meminta agar anggaran perubahan lebih diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Fokus tersebut mencakup pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pemerataan pembangunan di wilayah pesisir, kepulauan dan pedalaman.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memastikan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dapat direalisasikan secara optimal. DPRD juga mengingatkan agar pemerintah menghindari gagal bayar serta menyelesaikan kewajiban pembayaran atas pekerjaan sebelumnya.
Setelah melalui pembahasan di tingkat fraksi, komisi, dan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), DPRD akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Kotabaru.
Persetujuan tersebut dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2026 dan keputusan bersama DPRD dengan Bupati Kotabaru.
Selanjutnya, dilakukan penandatanganan keputusan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru atas Raperda yang telah disepakati.
Dalam pendapat akhir Bupati Kotabaru yang disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, Eka Saprudin, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas pembahasan Raperda yang telah dilakukan secara intensif.
Menurutnya, persetujuan bersama tersebut menjadi langkah penting agar Perubahan APBD 2026 dapat segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan untuk mendukung pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.
“Setelah disetujui oleh DPRD Kabupaten Kotabaru, selanjutnya Raperda ini dapat ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru,” demikian disampaikan dalam pendapat akhir Bupati.
Pemkab Kotabaru berharap pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat mendukung pencapaian visi dan misi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Rapat paripurna turut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli Bupati, kepala SKPD dan kepala bagian di lingkungan Pemkab Kotabaru, unsur TNI/Polri, Kementerian Agama, serta insan pers. (mc)
