RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Banjarbaru menggelar pertemuan bersama puluhan perwakilan perusahaan media massa. Pertemuan tersebut membahas keberlanjutan kerja sama publikasi program pemerintah sekaligus sosialisasi perubahan mekanisme pengadaan ke sistem digital.
Pertemuan ini juga menjadi ajang silaturahmi untuk memperkuat komunikasi antara Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru dan insan pers. Pemkot berharap penyampaian informasi mengenai pembangunan dan berbagai program pemerintah kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas, transparan dan akuntabel.
Dalam pertemuan tersebut, Diskominfo menyampaikan kebijakan terbaru terkait pengadaan barang dan jasa. Seluruh proses pengadaan di lingkungan Pemkot Banjarbaru kini wajib menggunakan sistem e-purchasing.
Melalui sistem ini, pembelian barang dan jasa dilakukan secara elektronik menggunakan platform Katalog Elektronik (E-Katalog) atau Toko Daring yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Kebijakan tersebut juga berlaku untuk kerja sama publikasi dengan media massa. Ke depan, proses kerja sama publikasi akan dilakukan melalui sistem E-Katalog.
Kepala Diskominfo Kota Banjarbaru, Muhammad Agus Adrian, mengatakan perubahan mekanisme tersebut merupakan bagian dari penyesuaian terhadap regulasi sekaligus tuntutan perkembangan teknologi.
Menurutnya, mekanisme kerja sama sebelumnya membutuhkan proses administrasi yang cukup panjang, mulai dari pengajuan dokumen, verifikasi secara manual hingga pencairan.
“Pertemuan ini sangat penting karena sudah menjadi kewajiban kami di Diskominfo untuk menyampaikan kepada seluruh mitra kerja terkait perubahan bentuk kerja sama ini. Dengan E-Katalog, proses administrasi yang tadinya panjang akan dipangkas, sehingga proses penyelesaian kontrak pengadaan publikasi bisa menjadi jauh lebih cepat,” ujar Agus.
Ia berharap penerapan sistem digital tersebut dapat membuat proses pengadaan lebih sederhana dan efisien, baik dari sisi waktu maupun administrasi.
Selain membahas perubahan mekanisme kerja sama, pertemuan juga membahas rencana pemindahan dan pembenahan pressroom atau ruang kerja wartawan di Banjarbaru.
Fasilitas pressroom yang ada saat ini dinilai sudah kurang representatif untuk mendukung aktivitas dan mobilitas para jurnalis. Karena itu, Pemkot Banjarbaru melalui Diskominfo berencana menyiapkan ruang kerja yang lebih baik bagi insan pers.
Rencana tersebut mendapat respons positif dari perwakilan media yang hadir. Toto, salah satu perwakilan media massa, mengapresiasi komitmen Pemkot Banjarbaru dalam menjaga kerja sama dengan media.
“Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mengakomodir kerja sama publikasi, termasuk penyesuaian mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Toto.
Ia juga mendukung rencana pembenahan fasilitas bagi wartawan. Menurutnya, keberadaan ruang pers yang representatif penting untuk menunjang aktivitas jurnalistik di Banjarbaru.
Toto berharap Gedung Pers Banjarbaru nantinya dapat menjadi wadah bersama bagi seluruh insan pers sekaligus menjadi simbol hubungan yang baik antara pemerintah dan media.
“Gedung Pers Banjarbaru dapat menjadi wadah bersama bagi seluruh insan pers di Kota Banjarbaru serta menjadi representasi keharmonisan antara pemerintah dengan insan pers,” ujarnya. (mc)
