RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Seluruh fraksi di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Kamis (9/7). Persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan dan rekomendasi yang diminta menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan ke depan.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, serta dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, yang mewakili Gubernur H. Muhidin, bersama 36 anggota DPRD dan jajaran kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov Kalsel.
Dalam pandangan akhirnya, fraksi-fraksi DPRD menekankan pentingnya peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengurangan ketergantungan terhadap sumber pendapatan tertentu, serta pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara lebih efektif untuk mendukung program prioritas pembangunan.
Selain itu, DPRD juga meminta pemerintah daerah meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran agar tidak menumpuk pada akhir tahun, menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara konsisten, serta memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur seperti jalan dan irigasi.
Fraksi-fraksi juga mendorong peningkatan standar pelayanan publik, pelaksanaan audit kepegawaian guna memastikan kompetensi aparatur, serta pengelolaan APBD yang lebih efektif, efisien, produktif, transparan dan berkeadilan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan apresiasi atas saran yang diberikan seluruh fraksi DPRD. Ia menegaskan pemerintah daerah siap menindaklanjuti berbagai rekomendasi, termasuk hasil pemeriksaan BPK RI.
“Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh masukan dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Kami siap menindaklanjuti berbagai catatan, termasuk rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI,” ujarnya.
Menurut Syarifuddin, pemerintah daerah terus berupaya memastikan belanja daerah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Meski demikian, seluruh masukan DPRD akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan APBD pada tahun-tahun berikutnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, mengatakan seluruh fraksi memiliki pandangan yang sama, yakni APBD harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Benang merah dari pendapat akhir fraksi-fraksi adalah pengawasan harus lebih ketat dan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti. Kami juga meminta agar program-program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat. Kalau bisa, biayanya efisien tetapi manfaatnya besar,” katanya.
Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 selanjutnya akan memasuki pembicaraan tingkat II dengan agenda pengambilan keputusan DPRD sekaligus penyampaian pendapat akhir gubernur yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (10/7).
Rapat paripurna turut dihadiri para kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tenaga ahli gubernur, serta perwakilan direksi dan komisaris badan usaha milik daerah (BUMD). (ap)
