RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin, 22 Januari 2026 – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya penanganan banjir melalui Program Penanggulangan Banjir Tahun 2026 yang disusun secara terpadu, kolaboratif dan berkelanjutan. Program ini dirancang sebagai respons strategis terhadap meningkatnya risiko banjir yang berdampak luas pada masyarakat, infrastruktur, serta perekonomian daerah.
Program penanggulangan banjir tersebut mencakup penanganan darurat, penguatan sistem data kebencanaan, mitigasi berbasis masyarakat, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, serta pengelolaan lingkungan dan tata ruang dari hulu hingga hilir. Pendekatan ini menegaskan bahwa penanganan banjir tidak lagi bersifat reaktif, melainkan dirancang secara sistematis dan berorientasi jangka panjang.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin atau yang akrab disapa BangDhin, menyambut positif arah kebijakan tersebut. Menurutnya, langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan komitmen kuat dalam menjadikan penanggulangan banjir sebagai agenda strategis lintas sektor.
“Kami mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi yang mulai menempatkan penanganan banjir sebagai agenda strategis lintas sektor, bukan sekadar penanganan darurat yang bersifat tahunan,” ujarnya.
Bang Dhin menekankan bahwa penguatan kesiapsiagaan masyarakat, integrasi data kebencanaan, serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus berjalan beriringan dengan penegakan tata ruang dan perlindungan lingkungan.
“Kunci keberhasilan program ini terletak pada konsistensi pelaksanaan, pengawasan anggaran, serta kolaborasi yang solid antar daerah dan lintas sektor,” tegasnya.
Ia berharap Program Penanggulangan Banjir 2026 dapat diimplementasikan secara terukur dan berkelanjutan, sehingga mampu menurunkan risiko banjir secara signifikan serta melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan di masa mendatang. (thr)
