RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan resmi merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah. Finalisasi dilakukan dalam rapat bersama mitra kerja, termasuk Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel, Selasa (1/7).
Ketua Pansus I DPRD Kalsel, M. Syaripuddin, yang akrab disapa Bang Dhin, menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan tahap akhir dari proses penyusunan Raperda. Penyempurnaan isi dilakukan dengan masukan teknis dari Biro Hukum sebagai mitra utama.
“Raperda ini sudah rampung dan siap kita bawa ke rapat paripurna selanjutnya untuk ditetapkan menjadi Perda,” ujar Bang Dhin.
Ia menegaskan bahwa perda ini nantinya akan menjadi pedoman penting bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menyusun produk hukum daerah yang tertib, transparan dan sesuai regulasi nasional.
Bang Dhin berharap regulasi ini dapat menguatkan peran Biro Hukum Provinsi dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dalam melakukan pengawasan terhadap proses legislasi di daerah.
“Dengan adanya perda ini, pengawasan terhadap penyusunan produk hukum akan semakin kuat, terutama melalui kewenangan gubernur dan Biro Hukum Provinsi,” jelasnya.
Raperda ini disusun sebagai pedoman teknis dan substantif untuk memastikan seluruh proses pembentukan peraturan daerah dilakukan secara partisipatif dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (ms)
Leave a comment