RETORIKABANUA.ID, Tapin – Menjelang proses verifikasi lapangan hybrid untuk penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tapin mulai memantapkan langkah persiapannya. Salah satu upayanya adalah dengan menggelar rapat sinkronisasi Gugus Tugas KLA yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Tapin.
Rapat berlangsung di Aula Kantor Bappelitbang Tapin, Rabu (16/4) dan dibuka langsung oleh Bupati Tapin, H. Yamani. Turut hadir Ketua TP PKK Tapin, Faridah, serta perwakilan lintas sektor yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA.
Dalam arahannya, Bupati Yamani menegaskan bahwa program KLA bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bentuk nyata tanggung jawab bersama untuk menjamin hak-hak anak di daerah.
“KLA adalah komitmen bersama, bukan hanya tugas satu OPD. Ini tentang memastikan hak anak terpenuhi—perlindungan, pelayanan, dan juga partisipasi mereka dalam pembangunan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa program Kabupaten Layak Anak telah secara resmi diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tapin 2025, sebagai bukti keseriusan daerah dalam mewujudkan Tapin yang ramah anak.
Lebih lanjut, Bupati Yamani menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dan sektor. Menurutnya, keberhasilan indikator KLA tidak mungkin diraih tanpa sinergi yang solid dan berkelanjutan.
“Setiap OPD punya peran strategis. Kita perlu kerja sama yang kuat, karena KLA bukan bisa dicapai sendiri-sendiri,” ujarnya.
Tak hanya dari pemerintah, Bupati juga mendorong keterlibatan aktif dunia usaha dan media massa. Ia menekankan bahwa kontribusi tidak hanya dalam bentuk pendanaan, tetapi juga dengan menciptakan lingkungan kerja yang ramah anak dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif.
“Media harus menjadi mitra strategis untuk edukasi publik. Dunia usaha juga perlu hadir dalam menciptakan ruang yang aman bagi anak,” tambahnya.
Di akhir arahannya, Bupati juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat Forum Anak Kabupaten Tapin sebagai sarana anak-anak menyuarakan aspirasi mereka secara aktif.
“Prinsip dari, oleh, dan untuk anak harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan yang kita buat,” pungkasnya.
Melalui rapat ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Tapin dapat bersinergi dan siap menyambut proses verifikasi KLA 2025 dengan maksimal. (ki)


Leave a comment