Gelar FKP, Usulan Masyarakat Diharapkan Menjadi Bahan Penyusunan RKPD Tahun 2025

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, di Aula Bappeda Kalsel, Banjarbaru, Rabu (21/02).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Ir. Roy Rizali Anwar, ST, MT, menjelaskan, pihaknya terus melakukan evaluasi atas capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel. Sedangkan yang belum terealisasi nantinya akan dimasukan dalam RKPD Tahun 2025.

“Alhamdulillah hari ini kita RKPD Tahun 2025. Tadi juga dilakukan evaluasi terhadap capaian-capaian yang telah kita capai. Kemudian mana yang masih jadi hambatan akan kita susun rencana dengan sebaik-baiknya sehingga program di 2025 bisa terarah dimana Kalsel sebagai gerbang Ibukota Negara (IKN)”, tuturnya.

Penyusunan RKPD ini tentunya melibatkan pihak legislatif, dimana salah satu bahan utama penyusunan RKPD adalah aspirasi masyarakat yang telah dimuat dalam usulan pokok-pokok pikiran (pokir) hasil reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kalsel.

Kegiatan ini juga turut dihadiri jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD Kalsel.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Supian HK, menyampaikan terimakasih kepada Gubernur Kalsel H. Sabirin Noor beserta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalsel yang telah merealisasikan pokok-pokok pikiran (pokir) dari hasil reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kalsel tahun 2022 dan 2023.

Politisi Senoir ini juga mengapresiasi kegiatan FKP yang digelar oleh Pemprov Kalsel dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat serta perwakilan dari pemerintah kabupetan/kota se Kalsel.

Supian HK, berharap usulan pokir dewan yang bersumber dari aspirasi masyarakat Kalsel hendaknya dijadikan bahan utama dalam penyusunan RKPD. Dan dapat terealisasi, sehingga nantinya masyarakat dapat secara langsung merasakan kerja nyata dan kehadiran Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Prioritas di Tahun 2025 nanti banyak disektor pembangunan jalan, karena Kalimantan Selatan merupakan gerbang IKN. Termasuk pertanian, perikanan dan kelautan serta perkebunan guna persiapan kita sebagai penyangga pangan IKN”, jelasnya.

FKP RKPD Tahun 2025 ini juga menghadirkan narasumber dari Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas RI. (mckalsel/zy)