Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan raih Predikat Zona Hijau Kualitas Opini Tinggi dalam hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 dari Perwakilan Ombudsman RI Kalsel, Rabu (17/1).
Dengan total nilai 85,77, Pemprov Kalsel dengan komando Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin, berhasil bergerak dari Zona Kuning di tahun sebelumnya menuju Zona Hijau di Tahun 2023.
Atas capaian ini, Paman Birin dalam sambutannya melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul Hatimah, sampaikan bahwa hal ini dapat diraih berkat hasil kerja keras dan peran semua pihak.
“Pencapaian yang kita raih secara bersama-sama ini merupakan hasil kerja keras dan peran semua pihak. Baik itu penyelenggara pelayanan publik di level pembuat kebijakan, SDM pelaksana, masyarakat hingga OPD yang mendampingi satuan kerja,” sampai Paman Birin.
Paman Birin juga menyampaikan bahwa penghargaan ini harus mampu memacu semangat untuk berbenah demi mewujudkan pelayanan publik yang prima.
“Penghargaan tidak boleh mengendurkan semangat kita, melainkan memacu semangat untuk berbenah lebih baik lagi, demi mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik, sesuai dengan visi misi Kalsel MAJU,” ingat Paman Birin.
Paman Birin juga menegaskan, bahwa Pemprov Kalsel akan senantiasa terbuka dan kooperatif dengan Ombudsman, sebagai Pengawas Pelayanan Publik.
“Kami segenap Pemda menyadari pentingnya peran Ombudsman sebagai lembaga Pengawas Pelayanan Publik, karena itu kami senantiasa terbuka dan kooperatif atas setiap proses penilaian dan evaluasi kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik,” ujar Paman Birin.
Terdapat tiga kategori zona penilaian, yakni Zona Hijau untuk predikat opini kualitas tertinggi dan tinggi, Zona Kuning untuk predikat opini kualitas sedang dan Zona Merah untuk predikat opini kualitas rendah.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, menyampaikan, bahwa untuk Pemda di Kalsel pada tahun 2022 hampir mayoritas Zona Kuning, tahun 2023 hampir semua berada di Zona Hijau.
“Dari 14 Pemda yang ada di Provinsi Kalsel, 13 meraih Zona Hijau dengan predikat opini kualitas tertinggi dan tinggi,” ujar Hadi.
Lebih lanjut, Hadi juga menyampaikan bahwa penilaian ini adalah salah satu bentuk pencegahan
“Selain dalam konteks penyelesaian laporan masyarakat, kami juga melakukan berbagai kegiatan pencegahan maladministrasi, salah satu yang kami lakukan adalah penilaian kepatuhan ini,” sampainya.
Penilaian kepatuhan ini, sudah berlangsung sejak tahun 2015, dengan dasar hukum UU 37 Ombudsman, Peraturan Pemerintah juga Perpres yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.
Pada penyerahan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik ini, 1 kabupaten meraih predikat kualitas opini sedang, 3 kabupaten meraih predikat kualitas opini tinggi, 7 kabupaten serta 2 kota meraih predikat kualitas opini tertinggi. (humas/adpim/mckalsel/zy)
Leave a comment