Banjarbaru – Wali Kota Banjarbaru, H. M. Aditya Mufti Ariffin, menerima penghargaan E-Purchasing Award 2023 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas peran Kota Banjarbaru sebagai kota di Indonesia dengan presentasi tertinggi dalam belanja pengadaan barang dan jasa produk dalam negeri (PDN) melalui sistem e-katalog.
Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, serta dihadiri oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly dalam acara Temu Bisnis Tahap Keenam dan penyelenggaraan ICEF (Indonesia Catalogue Expo and Forum) di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/8/2023).
Dalam E-Purchasing Award 2023 ini, Pemko Banjarbaru berhasil meraih kategori Nilai Persentase Transaksi E-Purchasing terhadap RUP (Rencana Umum Pengadaan) terbesar Tahun Anggaran 2023 Klaster Kota di Seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen Pemko Banjarbaru dalam menggunakan produk dalam negeri sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Wali Kota Banjarbaru, H. M. Aditya Mufti Ariffin, menerangkankan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh jajaran pegawai di lingkungan SKPD Pemko Banjarbaru, baik dalam tahap penyusunan rencana maupun dalam penyelenggaraan belanja barang pengadaan atau jasa.
Lebih dalam, Aditya menjelaskan bahwa Pemko Banjarbaru telah berkomitmen untuk menggunakan produk dalam negeri sebagai strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, Pemko Banjarbaru mengutamakan platform pengadaan digital melalui katalog elektronik. Hal ini dilakukan untuk memastikan anggaran yang dibelanjakan dapat digunakan secara efisien, transparan, dan akuntabel.
“Kita ingin transformasi digital benar-benar dimanfaatkan. Selain memudahkan, anggaran Pemko Banjarbaru baik itu APBN maupun APBD dapat dibelanjakan secara efisien, sekaligus menghindari permasalahan yang mungkin timbul ke depannya,” tegas Aditya.
Diketahui, Acara Temu Bisnis Tahap Keenam dan penyelenggaraan ICEF tahun ini mengusung tema “Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri Wujudkan Kemandirian Bangsa”. Acara ini merupakan kolaborasi antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).
Acara ini juga bertujuan untuk memfasilitasi pertemuan anatara instansi pengguna produk dalam negeri dengan pelaku usaha industri dalam negeri untuk mencapai kesepakatan. (Sumber: Media Center Banjarbaru) (mcbjb/rc)
Leave a comment