Komisi III DPRD Kotabaru Konsultasi BSPS ke Provinsi Kalsel

Kotabaru – Komisi III DPRD Kotabaru konsultasi program ke Provinsi Kalsel terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Bumi Saijaan.

“Di Kotabaru sampai tahun 2023 ada sekitar 4000 lebih program rumah tidak layak huni (RTLH ),” kata Ketua Komisi III DPRD, Denny Hendro Kurnianto, Rabu (8/3).

Menurut dia, sampai dengan tahun 2023 ini ada lebih dari 4.000 yang terdaftar di program rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Kotabaru yang terverifikasi dan divalidasi Dinas Perumahan dan Permukiman untuk diusulkan melalui aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) Kementerian PUPR Dirjen Perumahan Rakyat.

Pihaknya mengaku telah mendapatkan penjelasan secara komprehensif tentang program yang digulirkan melalui BSPS yang akan dilalui untuk mendapatkan program tersebut.

”Mekanisme pemenuhan dari program tersebut melalui jalur reguler dan aspirasi melalui komisi V DPR RI,” katanya.

Ia juga menyampaikan, tindak lanjut ini berdasarkan surat Bupati Kotabaru yang dilampirkan pernyataan komitmen kesanggupan penyediaan pendampingan dan juga pemenuhan syarat surat yang diperlukan oleh kementerian.

Pertemuan konsultasi diterima oleh Kepala Kantor Satuan non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan, Rudi Yunianto dan jajaran satuan kerja.

Denny berharap, Kotabaru mendapat alokasi dari Program BSPS Kementerian PUPR secara maksimal. (*)