BANJARMASIN – Kapolri baru-baru tadi menerbitkan pedoman penanganan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU IT). Pedoman itu sebagai acuan penyidik menangani suatu tindak pidana siber.
Pedoman itu tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/339/II/RES.1.1.1/2021 yang ditandatangani Wakabareskrim Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Wahyu Hadiningrat.
Ada beberapa klasifikasi tindak pidana siber yang menjadi pedoman penyidik, salah satunya terkait pencemaran nama baik, fitnah atau penghinaan.
“Penanganan pencemaran nama baik sesuai arahan pimpinan diarahkan restoratif justice,” kata Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifai.
Karena banyak anggapan di masyarakat, pasal yang ada dalam UU tersebut dinilai terlalu lentur dan mudah dimainkan.
“Ini merupakan pembenahan yang dilakukan kapolri terhadap UU ITE yang dianggap masih bisa dimainkan atau masih abu-abu, agar tidak merugikan masyarakat,” jelasnya.
Namun, sebelum restoratif justice dilaksanakan, ada kesepakatan kedua belah pihak, kemudian harus didasari atas keinginan kedua belah pihak. Terakhir, tidak akan menimbulkan kasus baru di kemudian hari.
Lagi pula, lanjut Rifai, jika diteruskan sampai ke ranah hukum, kedua belah pihak bakal banyak keluar ongkos. Makanya disarankan diselesaikan secara musyawarah.
“Intinya kalau sudah diselesaikan dengan restoratif justice, ya sudah clear,” ujarnya.
Lantas bagaimana jika dugaan pencemaran nama baik itu terjadi dalam suatu pemberitaan media? Menurut Rifai, selama nara sumber dalam berita itu jelas, artinya sesuai dengan kaidah jurnalistik.
“Kalau sumbernya jelas tidak apa-apa. Lain halnya jika hanya kata-katanya saja, tapi tidak jelas siapa orangnya,” pungkas Rifai. (syl)
Leave a comment