BANJARMASIN – Mengutip Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, lima wilayah di Kalimantan Selatan termasuk dalam 76 kabupaten/kota berkategori merah diantara 246 kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas di tanah air yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
Tercatat Banjar, Tapin, Barito Kuala, Balangan dan Tanah Laut, termasuk daerah yang berstatus merah. Sedangkan yang berstatus kuning Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tabalong, Kota Banjarmasin, Kotabaru dan Hulu Sungai Utara.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di seribu hari pertama kehidupan anak. Kondisi ini berefek jangka panjang hingga anak dewasa dan lanjut usia.
Muhammad Syaripuddin, Wakil Ketua DPRD Kalsel, mengatakan, jika saat golden periode (usia emas) mulai dari ibu hamil sampai anak berusia 2 tahun tidak diberi gizi yang sehat, maka akan berisiko menjadi stunting.
“Masalah stunting ini juga dipengaruhi kemampuan Kalsel untuk lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Upaya penurunan angka stunting harus dilakukan dengan kerja bersama yang melibatkan semua elemen masyarakat. Bahkan, ibu-ibu PKK perlu mengaktifkan kembali fungsi-fungsi Posyandu di desa-desa. Karena semua lapisan harus terjamah pengetahuan tentang stunting dan kasusnya harus cepat ditemukan dan dituntaskan,” tutur Bang Dhin, begitu ia akrab disapa.
Dalam pencegahan stunting, tambah Bang Dhin, perlu dititikberatkan pada penanganan penyebab masalah gizi yang langsung maupun tidak langsung.
Penyebab langsung mencakup masalah kurangnya asupan gizi dan penyakit infeksi.
Sementara, penyebab tidak langsung mencakup ketahanan pangan (akses pangan bergizi), lingkungan sosial (pemberian makanan bayi dan anak, kebersihan, pendidikan, dan tempat kerja), lingkungan kesehatan (akses pelayanan preventif dan kuratif), dan lingkungan permukiman (akses air bersih, air minum, dan sarana sanitasi).
“Kita dapat belajar dari Jepang yang giat meningkatkan gizi rakyatnya dengan konsumsi ikan. Kalsel memiliki sumber daya ikan dan sumber pangan yang kaya gizi luar biasa. Ini tentu perlu kerja sama Dinkes dengan Dinas Perikanan dan Kelautan,” ucapnya.
Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta Dinas Perindustrian, setidaknya harus dalam 1 komando.
“Enam dinas setidaknya. Pertanyaannya apa bisa? Kebiasaan pingin masing-masing. Mau menonjol di antara lain. Stunting bukan masalah kompetisi bagus-bagusan, tapi kolaborasi untuk mengatasi,” pungkasnya. (syl)
