BANJARMASIN – Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua H Syaifullah Tamliha, Senin (18/4), berkunjung ke Kalimantan Selatan, dalam rangka reses tahun 2022.
Rombongan meninjau sejumlah lokasi infrastruktur. Ikut serta pula jajaran direktur jenderal dari sejumlah kementerian.
Mereka mendatangi beberapa titik infrastruktur, seperti Bandara Syamsudin Noor berikut jalan aksesnya, jalan Matraman ke Sungai Ulin di Kabupaten Banjar, kemudian jalan dan jembatan di Balangan.
Rombongan juga menuju Bandara Warukin di Desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta dan jalan di kawasan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak di Kabupaten Tabalong.
Usai kunjungan lapangan, pertemuan digelar di Hotel Aston Tanjung pada sore harinya. Acara ini dihadiri sejumlah pejabat penting kabupaten/kota dan provinsi.
Usulan dan aspirasi mengemuka di forum ini. Utamanya terkait pembangunan infrastruktur di Kalsel.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaifulah Tamliha pada kesempatan itu menjelaskan, forum pertemuan ini sangat strategis dan penting untuk pembangunan di provinsi. Khususnya terkait dengan sharing pendanaan dari pemerintah pusat untuk Banua.
“Ini ada kaitannya dengan pembahasan APBN 2023 pada Juni sampai Agustus 2022 nanti. Kunjungan ini sebagai forum untuk menyerap aspirasi daerah dalam pembangunan infrastruktur,” ucapnya.
Hasil pertemuan antara Komisi V bersama mitra kerja, dan pemerintah kabupaten/kota serta provinsi di Kalsel ini, nantinya menjadi dasar dan bahan untuk diusulkan sebagai aspirasi masyarakat Kalsel.
Mengemuka di forum pertemuan itu beberapa masalah krusial terkait infrastruktur, penanganan bencana banjir, transportasi publik, kawasan kumuh, serta persoalan air baku.
Dari Tabalong mengusulkan pembangunan bendungan, bandara internasional Kambitin, pengembangan bandara Warukin, serta pengaspalan jalan.
Balangan mengusulkan pembangunan jembatan kembar di Paringin, dan pengembangan kawasan perkotaan.
Hulu Sungai Utara mengusulkan perbaikan jalan rusak dan penghalang air sungai ke jalan raya.
Hulu Sungai Tengah mengusulkan normalisasi sungai dan bantuan penanganan cepat banjir.
Hulu Sungai Selatan mengajukan rumah susun pesantren, angkutan pelajar dan santri pesantren, pembangunan bendungan, serta kawasan strategis.
Kemudian, Tapin mengusulkan pembangunan Jalan Lingkar Selatan, bendungan, pengembangan pariwisata.
Dari Barito Kuala, mengajukan pembangunan jembatan penghubung Kalteng-Kalsel, normalisasi sungai, dan pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah.
Kabupaten Banjar mengusulkan pembangunan Bendungan Riam Kiwa dan penataan kawasan kumuh.
Banjarmasin, mengusulkan program normalisasi sungai, perbaikan beberapa jembatan, dan penataan kawasan kumuh.
Sementara itu, kedatangan Komisi V DPR RI juga dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyampaikan aspirasi terkait infrastruktur dan transportasi.
Gubernur Kalsel diwakili Sekretaris Daerah Roy Rizali Anwar mengatakan, kedatangan Komisi V membawa angin segar bagi pembangunan di Banua.
Pemprov Kalsel sendiri mengusulkan sejumlah infrastruktur strategis, seperti jalan Lintas Banjarbaru – Batulicin, jalan akses Bandara Syamsudin Noor, Jembatan Penghubung Pulau Laut Pulau Kalimantan, jembatan duplikasi Paringin, dan jalan lintas tengah Mataraman-Sungai Ulin.
Selain itu, reakisasi jalur kereta api Tanjung – Banjarmasin, pengembangan Pelabuhan Trisakti, Pelabuhan Swarangan, Bandara Warukin, Bendungan Riam Kiwa, Bendungan Kusan, pengendali Banjir HST, Bendungan Pancur Hanau HST, penanggulangan kekumuhan kawasan perkotaan, Rumah Susun ASN Banjarbakula, Pegembangan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Banjarbakula, Pemenuhan Air Bersih dan Sanitasi Perdesaan, serta Bus Rapit Transit Banjarbakula.
Ia berharap perhatian dari pemerintah pusat, agar jalan lintas Banjarbaru – Batulicin, mendapat prioritas untuk pembiayaan pembangunan.
“Jalan lintas ini akan menghubungkan kawasan strategis nasional Banjarbakula dengan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri Batulicin, juga mempersingkat waktu tempuh sekitar 2,5 jam dari akses jalan yang ada saat ini,” jelas Roy.
Syaifullah Tamliha meminta para kepala daerah untuk menyampaikan pula usulan tertulis.
“Semaksimal mungkin kita perjuangkan di pusat agar menjadi prioritas,” kata politisi PPP Banua ini.
Aspirasi dari daerah ini, akan diteruskan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Perhubungan.
Menurutnya, sebenarnya ada beberapa aspirasi yang sudah terakomodir dan akan dilaksanakan pembangunanya. Salah salah satunya Bendung Riam Kiwa.
“Keberadaan bendungan ini sangat penting untuk mereduksi banjir di sekitaran Kabupaten Banjar. Saya berharap, usulan strategis Kalsel ini terakomodir, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. (syl)
