TAPIN-Setelah melaksanakan reses di Desa Bajayau Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, anggota DPRD Kalsel Wahyudi Rahman, kembali menggelar di Kabupaten Tapin, tepatnya di Desa Buas Buas, Kecamatan Candi Laras Utara, Rabu (16/2).
Kegiatan reses dihadiri perwakilan masyarakat dari Desa Buas Buas, Buas Buas Hilir, Rawana, Rawana Hulu, dan Sawaja.
Pada kesempatan itu, Wahyudi Rahman menerima berbagai informasi dan aspirasi masyarakat. Diantaranya tentang program vaksinasi dan BPJS, kemudian pertanian dan infrastruktur.
“Terkait kepesertaan BPJS mandiri baru bisa aktif setelah 3 bulan, agar lebih jelasnya nanti akan langsung kita teruskan ke pihak BPJS Kesehatan Cabang Barabai, yang juga membawahi wilayah Tapin,” katanya seraya menghubungi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai, Chohori, via telepon.
Dalam penjelasan yang didengarkan peserta reses, Kepala BPJS Cabang Barabai menyampaikan bahwa informasi BPJS Kesehatan berlaku aktif setelah 3 bulan adalah tidak benar.
Dijelaskan, BPJS Kesehatan mandiri, 14 hari setelah mendaftar dilakukan pembayaran, maka langsung aktif.
Sementara terkait informasi infrastruktur di Desa Rawana dan Rawana Hulu, anggota DPRD Kalsel dari Fraksi PDI Perjuangan ini minta perwakilan masyarakat untuk bersama-sama menuju lokasinya langsung setelah selesai pertemuan reses.
Pada saat di lokasi, infrastruktur jalan rusak yang merupakan akses darat satu-satunya menghubungkan Desa Rawana dan Rawana Hulu ke Margasari.
Sekretaris Desa Rawana Misran menyampaikan harapan agar jalan tersebut segera diperbaiki. “Sejak bulan November 2021 jalan ini terendam banjir rob, sehingga ada beberapa titik jalan dan jembatan yang amblas dan longsor. Harapan kami ini menjadi perhatian pemerintah untuk segera ditanggulangi,” katanya.
Wahyudi Rahman menyampaikan temuan ini segera diteruskan oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tapin ke dinas terkait, karena insfrastruktur ini Kabupaten Tapin, lewat Sekretaris DPC PDI Perjuangan Ir Yuspianor yang hadir pada kesempatan itu.
“Sementara untuk feri penyeberangan yang sudah perlu perbaikan atau pergantian, kalau memungkinkan desa mengelolanya lewat Bumdes, atau kerjas ama dengan perusahaan sawit setempat melalui dana CSR,” ujarnya. (thr)
